REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) menggelar pertemuan dengan Kementerian Haji Arab Saudi, Kamis (3/9). Dalam pertemuan ini dibahas beragam hal, termasuk masalah umrah.
Menanggapi rencana pertemuan itu, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umroh dan Haji (Sapuhi), Syam Resfiadi, memberikan saran agar pembahasan umrah tidak hanya dilakukan dengan Kementerian Haji. Dengan kondisi di tengah Covid-19, keputusan pembukaan umrah juga bersinggungan dengan Kementerian Kesehatan Saudi.
"Saran saya, seperti yang saya ketahui, Kementerian Haji tidak memiliki banyak peran dalam masa pandemi ini. Peranan penting ada di Menteri Kesehatan," ujar Syam saat dihubungi Republika, Rabu (2/9).
Syam menyebut, selama Menteri Kesehatan Saudi belum memutuskan membuka akses mengeluarkan visa umrah atau kepentingan lainnya, maka hal-hal tersebut belum bisa berjalan. Keputusan itu tentu bergantung dari jumlah kasus yang dicatat di Saudi, maupun pertimbangan secara global.
Meski demikian, ia memuji rencana pertemuan yang akan dilakukan KJRI dan Kementerian Haji nanti. Ia menilai, KJRI berusaha menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin, serta membina hubungan antara dua institusi.
Seperti yang sudah diketahui, umat Muslim dari Indonesia yang bertandang ke Saudi jumlahnya melebihi puluhan ribu. Untuk haji, Indonesia menempati posisi pertama, sementara untuk umrah Indonesia menempati posisi kedua.
"Baik aji atau umrah, pada dasarnya Kerajaan Saudi telah siap dan tidak ada masalah. Mereka sudah menyiapkan sistem dan telah berjalan selama ini. Namun, saat ini Kementerian Haji tidak bisa berjalan tanpa instruksi atau persetujuan dari Menteri Kesehatan," lanjutnya.
Untuk mengetahui bagaimana kemungkinan proses pelaksanaan umrah dalam era tatanan normal baru, Syam meminta sebaiknya KJRI juga melakukan silaturahmi dengan Kementerian Kesehatan.
Adapun guna menyiapkan diri ketika umrah 1442H dibukanya kembali, Syam menyebut pihaknya telah mengelurkan instruksi secara lisan. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diminta menyiapkan produk umrahnya di era normal baru.
"Dalam kondisi apapun, yang penting produknya siap. Sehingga ketika dibuka, sudah siap berjualan. Tidak ada PPIU yang baru menyiapkan produk dan bertanya-tanya ketika umrah dibuka," kata dia.
PPIU diminta terus memperbarui informasi dengan pihak di Arab Saudi, termasuk perhotelan, transportasi dan katering. Nantinya jika di lapangan terjadi perubahan, PPIU tinggal melakukan adaptasi atau penyesuaian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
