REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Dinas Pendidikan bersikap bijak dan tegas terhadap penerapan sistem pembelajaran di setiap sekolah dan memfokuskan pada sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Saat ini kasus tenaga pendidik atau guru terpapar Covid-19 di Indonesia kian banyak. Seperti yang terjadi di Surabaya, jumlah guru terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 393 orang. Kondisi ini membuat kekhawatiran terhadap rencana pemerintah membolehkan daerah dengan zona tertentu membuka proses belajar-mengajar tatap muka di sekolah.

"Kami mendorong pemerintah agar memfokuskan pada sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) khususnya di daerah dengan tingkat kasus Covid-19 yang tinggi hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman," kata Ketua MPR RI dalam pernyataan resminya, Rabu (2/9).

MPR RI mendorong Kemendikbud bersinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) yang mengizinkan sekolah di daerahnya menerapkan sistem pembelajaran tatap muka, agar dapat dipantau kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan di sekolah tersebut.

Kemendikbud didorong agar terus mengingatkan sekolah-sekolah yang telah menerapkan sistem pembelajaran tatap muka untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan menyiapkan segala kebutuhan yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Kemendikbud juga harus terus mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan tersebut agar dapat mencegah tenaga pendidik/guru, murid maupun pegawai sekolah terpapar Covid-19 dan mencegah munculnya klaster penyebaran Covid-19 di sekolah.

"MPR RI mengingatkan agar tenaga pengajar dan anak didik yang mengikuti sistem pembelajaran tatap muka, untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 serta agar mematuhi seluruh kebijakan/ peraturan yang berlaku di sekolah, guna menghindari potensi terpapar Covid-19 di lingkungan sekolah," kata Bambang.