REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengeluarkan survei terbarunya, yang menunjukkan bahwa Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat menjadi provinsi yang paling baik dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hasil survei dikumpulkan dari 304 responden yang merupakan tokoh pemuka opini atau elite.
"Sumatera Barat paling tinggi, terus DKI Jakarta (skor 66,3), Jawa Barat (skor 66,3), Jawa Tengah (skor 65,8), Riau (skor 62,3)," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalan rilis yang disampaikan secara virtual, Kamis (30/8).
Adapun tiga provinsi terbawah, ditempati oleh Papua, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Berada paling bawah, provinsi yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa itu mendapatkan nilai 53,9 dari 100.
Sumatera Barat mendapatkan penilaian positif dari responden kalangan akademisi, NGO, dan media massa. Tetapi tidak dari kalangan pengusaha, yang memberi penilaian kurang baik.
"Mungkin pengusaha terkena dampak jika PSBB terlalu keras. Nah, begitu pun di Jawa Timur, mendapat penilaian paling buruk dari kalangan akademisi," ujar Burhanuddin.
Adapun DKI Jakarta mendapatkan nilai paling tinggi, karena menjadi provinsi yang berhasil menekan angka kematian akibat Covid-19. "Sebanyak 67,6 persen responden menilai DKI Jakarta paling efektif. Jawa Barat di urutan kedua dengan skor 67,4 persen, dan Sumbar 67,2 persen," ujar Burhanuddin.
Dalam survei ini, 51,6 persen responden menyatakan PSBB cukup efektif dalam menekan penyebaran Covid-18. Sedangkan, hanya 3,6 persen saja yang setuju kebijakan ini sangat efektif.
Sementara 37,2 persen responden menyatakan PSBB kurang efektif. Serta, 6,9 persen lainnya menyatakan kebijakan tersebut sama sekali tidak efektif.
"Kalau ada upaya pelonggaran status PSBB saja 40,8 responden menyebut tidak layak dilonggarkan,” ujar Burhanuddin.
Survei dilakukan sejak awal Juli hingga awal Agustus 2020. Adapun jumlah responden sebanyak 304 elite dari 20 kota di Indonesia.
Mereka terdiri dari akademisi yang menjadi rujukan media, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, pengamat kesehatan, sosial dan politik, tokoh organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, LSM, dan organisasi profesi.
Sejumlah tokoh yang menjadi responden survei antara lain Bibit Waluyo, Nasaruddin Umar, dan Busyro Muqoddas. Hingga mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Komaruddin Hidayat, Cholil Nafis, Haris Azhar, Alvin Lie, dan Ray Rangkuti.
"Bukan hanya mereka yang punya kemampuan evaluasi, tapi juga opini secara umum. Mereka tersebar di 20 kota, sengaja kita ambil kota yang merefleksikan keberagaman," ujar Burhanuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
