REPUBLIKA.CO.ID,Kediri (ANTARA)--Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyatakan sangat mendukung gerakan 26 juta masker yang telah dicanangkan di Jawa Timur sebagai upaya mencegah Covid-19.
"Kami tentu akan terus bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat khususnya PKK, TNI, Polri untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya dan mesti wajib menggunakan masker di Kota Kediri serta menjaga jarak yang aman," kata Wali Kota Kediri di Kediri, Jumat.
Ia menegaskan, di Kota Kediri sudah dilakukan oleh PKK dengan mengadakan gerakan pembagian masker di dasa wisma yaitu ke rumah-rumah.
"Selain itu, dengan seluruh jajaran di Pemerintah Kota Kediri maupun TNI/Polri juga sudah terbiasa membagikan masker khususnya di tempat-tempat keramaian seperti di pasar, lalu di pusat perbelanjaan, jalan juga kami lakukan. Mudah-mudahan gerakan ini juga akan memperkecil risiko penularan dan penyebaran Covid-19," kata dia.
Dirinya menambahkan, untuk arahan Presiden Joko Widodo agar menggandeng PKK dalam gerakan ini, Wali Kota Kediri menegaskan bahwa peran PKK sangat penting, karena PKK memiliki kader di setiap rumah.
"Di Kota Kediri nanti kami akan menggerakkan juga, memberdayakan, pembuatan maskernya pun juga di kader-kader PKK yang ada di rumah-rumah itu nanti kita akan gerakkan jadi kerjasama dengan pemerintah daerah," kata Wali Kota.
Mas Abu, sapaan akrabnya juga menambahkan, Kota Kediri juga sudah melakukan gerakan pembagian masker pada pertengahan Maret 2020 dengan melibatkan para perajin tenun ikat dan penjahit di Kota Kediri.
"Pertengahan Maret kami membuat pernyataan bahwa ini ada pandemi atas dasar pemerintah pusat. Lalu kami berinisiatif membuat masker yang dapat digunakan ulang, sehingga kami menggandeng perajin tenun," kata dia.
Ia menjelaskan saat itu, pihaknya khawatir para perajin tenun ikat dan penjahit itu terkena dampak yang paling awal karena tidak ada kegiatan ekonomi sehingga kita gunakan masker kain tenun.
"Nah akhirnya masker itu kami pesan dengan jumlah yang sangat besar sehingga bisa dibagikan secara langsung kepada masyarakat khususnya warga terdampak. Waktu itu yang dibagikan bersamaan dengan jaring pengaman sosial yang dari Kota Kediri. Jadi setiap keluarga itu dapat satu atau dua," kata Mas Abu.
Wali Kota Kediri mengikuti kegiatan teleconference dalam gerakan 26 juta masker se-Provinsi Jawa Timur. Wali Kota ikut acara tersebut dari Kediri.
Gerakan nasional Indonesia bermasker ini merupakan program pusat yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Peresmian gerakan 26 juta masker se-Provinsi Jawa Timur tersebut diselenggarakan di secara virtual dan diikuti oleh 38 kepala daerah beserta Ketua TP PKK kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Timur, Jumat (7/8).
Hadir secara langsung dalam acara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia juga menyampaikan terima kasih atas sambutan yang hangat. Jawa Timur sangat ramah dan sangat antusias ketika ada kegiatan-kegiatan yang disampaikan dari pusat, termasuk dari Kemendagri.
"Memang acara ini diluar dugaan kami. Ini berawal dari awal Juli lalu saya menyampaikan kepada beberapa kepala daerah. Kita sudah tahu mengalami selama bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli awalnya kita gagap dengan Covid-19 ini seperti apa menghadapinya, bagaimana penularannya, konsep yang tepat seperti apa belum lagi dampak sosial ekonominya. Tapi perlahan kita bisa mencari format dan setelah mencari format, perlu ada langkah pencegahan, perlu ada langkah untuk menjaga agar tidak terjadi efek domino yang terlalu dalam terhadap ekonomi dan keuangan," kata Mendagri dalam acara tersebut.
Menteri Dalam Negeri juga mengungkapkan, menurut sebuah penelitian memakai masker yang tepat dapat dilakukan sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19.
"Saya baca di penelitian Jerman, kalau semua masyarakat pakai masker kurvanya turun 50 persen. Ketika orang pakai masker dengan cara yang benar kurvanya turun. Nah persoalannya bagaimana agar membuat orang pakai masker ini tantangan tersendiri. Bicara tentang provinsi Jawa Timur, sebesar negara Korea, delapan kali negara Singapura penduduknya, maka tidak mudah. Membuat suatu kebijakan yang mengubah perilaku di masyarakat juga tidak mudah. Yang diperlukan adalah kesungguhan pemerintah pusat maksimal di daerah semua juga harus maksimal. Baik di tingkat provinsi, kabupaten kota," katanya.
Teleconference tersebut juga diikuti para Dirjen terkait, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur dan seluruh kepala daerah yang ikut virtual.
Di Kota Kediri, kasus Covid-19 yang sudah terkonfirmasi mencapai 117 orang. Dari jumlah itu, yang masih dipantau 30, sedangkan 75 lainnya telah sembuh dan tiga orang meninggal dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
