Rabu 29 Jul 2020 07:41 WIB

 Cegah Lawan Kotak Kosong, PKS Siapkan Calon Penantang Gibra

PKS tengah jajaki peluang usung cucu Raja Pakubuwono XII, BRA Putri Woelan Sari Dewi.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus Yulianto
Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera di lokasi acara Reuni 212, Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12)
Foto: Republika/Febryan A
Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera di lokasi acara Reuni 212, Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  DPP PKS tengah mencari calon penantang  pasangan calon Gibran Rakabuming Raka dan Tegus Prakosa di pemilihan kepala daerah (pilkada) solo 2020. Upaya tersebut dilakukan PKS untuk mencegah Gibran melawan kotak kosong pada pilkada Desember 2020 mendatang.

"Karena buat PKS kalau melawan kotak kosong itu musibah bagi demokrasi," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/7)

Mardani mengungkapkan, PKS memiliki lima kursi suara di DPRD Solo. Untuk bisa mencalonkan pasangan kepala daerah dibutuhkan minimal 20 persen kursi DPRD atau 9 kursi di DPRD Solo. 

Oleh karena itu, partainya kini tengah membuka ruang komunikasi dengan sejumlah partai untuk dapat mencalonkan pasangannya sendiri dalam Pilkada Solo. "Mudah-mudahan ada yang mau bergabung," ujarnya.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih. Fikri mengaku, PKS tengah menjajaki peluang untuk mengusung cucu Raja Pakubuwono (PB) XII, BRA Putri Woelan Sari Dewi.

"Iya (Putri Woelan) daftar ke PKS. Tapi saya belum tahu perkembangannya," ungkap Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih saat dikonfirmasi, Selasa (28/7).

Meski begitu, PKS masih terganjal syarat untuk mengusung calon, yakni memiliki sembilan kursi di DPRD. Sedangkan PKS, hanya memiliki lima kursi.

Fikri mengatakan, PKS akan terus menjalin komunikasi dengan partai lain. Agar Gibran tak melawan kotak kosong dalam Pilwakot Solo.

"Kalau tidak dikasih opsi lain, itu namanya tidak demokrasi. Jadi ada pilihan visi misi yang bagus yang mana, tidak diarahkan ke satu opsi saja," tutur Wakil Ketua Komisi X DPR itu. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement