Sabtu 25 Jul 2020 05:49 WIB

Dituding Lakoni Praktik Politik Dinasti, Gibran Bingung

Gibran Rakabuming Raka akan berpasangan dengan Teguh Prakosa di Pilwakot Solo.

Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri) berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang. (ilustrasi)
Foto: Antara/Mohammad Ayudha
Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri) berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, Binti Sholikah

Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak memahami tudingan praktik dinasti politik terkait pencalonan diri sebagai calon Wali Kota Solo. Menurutnya, semua masyarakat memilik hak untuk memilih pemimpin mereka dengan tanpa paksaan apa pun.

Baca Juga

"Jadi, kalau yang namanya dinasti politik di mana dinasti politiknya. Saya juga bingung kalau orang bertanya seperti itu," kata Gibran dalam webinar di Jakarta, Jumat (24/7).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan, keikutsertaan dirinya dalam Pilkada 2020 merupakan sebuah kontestasi. Sehingga, ia melanjutkan, ada kemungkinan dirinya dapat memenangkan mayoritas suara rakyat atau sebaliknya.

"Ya saya kan ikut kontestasi, bisa memang bisa kalah, bisa dicoblos bisa tidak. Jadi, tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya dan ini kan kontestasi bukan penunjukan," kata Gibran lagi.

Menurut Gibran, masyarakat Solo juga sudah memahami arti dinasti politik. Dia mengaku juga terus memberikan pemahaman terkait hal tersebut kepada setiap warga ysng ditemui dalam satu tahun terakhir. Dia menyebutkan bahwa warga juga menerima kehadiran dirinya dengan tangan terbuka setiap kali blusukan.

"Kalau yang masih meributkan dinasti politik itu kan ya dari, ya kita tahu orang orangnya siapa, dan yang diributkan itu-itu saja," katanya tanpa penjelasan lebih lanjut.

Secara pribadi dia mengaku ingin menjadi kepala daerah karena memiliki niat untuk menyentuh masyarakat luas melalui kebijakan politik. Sebagai pengusaha, dirinya hanya bisa menyentuh karyawan dan orang-orang yang bekerja bersamanya.

"Tetapi kalau saya masuk ke politik, yang bisa saya sentuh kalau di Solo ya 500 ribuan orang yang bisa saya sentuh melalui kebijakan-kebijakan saya," katanya.

Seperti diketahui, DPP PDIP telah memberikan rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka guna mengikuti Pilkada Solo. Putra sulung Presiden Jokowi itu akan dipasangkan dengan Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa.

Pengangkatan Gibran berdasarkan surat keputusan nomor 168/IN/DPP/VII/2020. Surat ditandatangani Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto dan Sekretaris Jendral Hasto Kristiyanto.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka bersaing dengan Achmad Purnomo sebagai bakal calon kepala daerah Solo. Namun belakangan, Purnomo yang sempat mendapatkan rekomendasi dari DPC PDIP Solo mengundurkan diri dari pencalonan.

Sebelumnya, Sekretaris Jendral Partai PDIP Hasto Kristiyanto juga angkat bicara terkait fenomena politik dinasti yang terjadi di tanah air. Dia mengatakan, fenomena tersebut tidak bisa dipungkiri dan publik juga tidak bisa menutup mata karena merupakan hal yang bersifat alamiah.

"Tapi bukan berarti karena dia anak pejabat negara kemudian hak politiknya tercabut karena status tersebut," kata Hasto Kristiyanto dalam konferensi virtual di Jakarta terkait peresmian 20 kantor DPD dan DPC PDIP, Rabu (22/7).

Hasto mengatakan, Undang-Undang (UU) jelas menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dicalonkan dan mencalonkan sebagai pemimpin daerah atau negara. Namun, dia mengatakan, bukan berarti karena seseorang berposisi sebagai anak pejabat negara kemudian dia kehilangan hak berpolitik.

Dia mencontohkan calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden dan bekas wali kota Solo, Joko Widodo. Dia menekankan, secara pribadi Gibran tidak bisa memilih untuk lahir dari keluarga manapun.

Hal serupa, sambung dia, juga dialami calon wali kota Tangerang Selatan, Azizah Maruf Amin yang merupakan putri wakil presiden. Dia kemudian menyinggung politik kondisi Amerika Serikat (AS) dimana keluarga Presiden George Walter Bush berkali-kali menjadi kepala negara.

"Tapi pada akhirnya rakyat yang menentukan dan mempunyai kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," kata Hasto lagi.

Target 90 persen suara

Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo dari PDIP Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa menargetkan kemenangan 90 persen dalam Pilkada 2020 yang direncanakan pada 9 Desember mendatang. Target itu terungkap dalam pertemuan tertutup antara Gibran-Teguh dengan tim pemenangan di gedung DPRD Solo, Jumat (24/7).

Sebelum melakukan pertemuan tersebut, Gibran dan Teguh bertemu dengan seluruh anggota dewan dari Fraksi PDIP. Ketua Tim Pemenangan Gibran-Teguh, Putut Gunawan, mengatakan, pertemuan tersebut membahas target perolehan suara hingga penyusunan rancangan visi dan misi bakal calon.

"Kami menentukan target kemenangan sebesar 90 persen. Target itu terdiri dari suara PDIP 66,6 persen, partai politik pendukung 17,5 persen dan relawan 5,9 persen," paparnya kepada wartawan seusai pertemuan.

Putut menambahkan, terkait partai politik pendukung, DPC PDIP Solo baru mendata partai-partai yang telah menyatakan dukungan secara lisan. Di antaranya, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sedangkan partai politik yang tidak memiliki kursi di dewan tetapi ikut mendukung, maka akan masuk pada kolom relawan.

"Saya yakin mereka bekerja dan target dapat terpenuhi," ucap Putut.

Bahkan, Teguh optimistis suara untuk Gibran-Teguh bisa mencapai 95 persen jika seluruh elemen bekerja maksimal. Hal itu berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan tim pemenangan.

"Bisa lebih dari 95 persen karena legitimasi budaya. Artinya masyarakat kita ini senang bakdan (Lebaran). Pokoke anyar (yang penting baru). Sudah punya baju, tapi kalau ada baju baru tetap lebih senang yang baru gitu," jelasnya.

Sementara itu, Gibran mengaku optimistis bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. Apalagi, setelah bertemu dengan 30 anggota dewan dari Fraksi PDIP yang merupakan ujung tombak dari perolehan suara PDIP. "Yang penting kerja keras dulu," ujarnya.

photo
Kontroversi Pilkada di tengah pandemi Covid-19. - (Berbagai sumber/Republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement