REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD). Keputusan ini menandakan bahwa Pemprov DKI Jakarta terbuka dan sangat responsif terhadap masukan dan kritikan warga. CFD yang rutin digelar setiap Ahad ini sempat kembali digelar pada 21 Juni 2020 lalu.
"Semua kegiatan yang dilonggarkan atau dibuka kembali selama PSBB transisi ini harus di-review dan dievaluasi secara berkala, tidak hanya gelaran CFD tetapi juga bidang kegiatan yang lain mulai dari ekonomi, sosial budaya, hingga pariwisata," ujar senator DKI Jakarta itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6).
Menurut Fahira, hasil review termasuk masukan dan kritik warga, oleh Pemprov DKI Jakarta akan diperkaya dengan berbagai data dan fakta serta pandapat para ahli. Semuanya ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memformulasikan kebijakan dan strategi agar upaya besar mengendalikan pandemi tetap berada di jalur yang tepat.
“Saya melihat review dan evaluasi inilah salah satu kunci Jakarta mampu kendalikan pandemi hingga saat ini,” tegas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI tersebut.
Fahira Idris juga mengungkapkan, penanggulangan wabah corona membutuhkan kolaborasi antara pengambil kebijakan, pemangku kepentingan dan warga. Kolaborasi inilah yang sejak awal penanggulangan pandemi dibangun dan dipraktikkan di Jakarta. Syarat agar kolaborasi terbangun dan bersemai adalah para pengambil kebijakan yaitu Pemerintah terbuka dan responsif menerima masukan dan kritik atau tidak merasa paling benar sendiri.
“Pointnya adalah, di masa pandemi seperti saat ini, apapun kebijakan yang diambil harus cepat dievaluasi dan diperbaiki dan hal inilah yang terus dilakukan Pemprov DKI," ungkap Fahira.
Indikatornya, lanjut Fahira, sangat sederhana yaitu menjadikan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai hal yang pertama dan utama. Indikator lainnya misalnya produktivitas atau ekonomi adalah indikator setelahnya.
Jadi, kata Fahira, indikator menuju new normal itu harus tepat yaitu kesehatan dan keselamatan warga setelah itu baru produktivitas. "Jangan dibalik,” tandas Fahira.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
