REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Gas Negara (PGN) tak menampik sampai saat ini masih ada beberapa sektor yang masih mengeluhkan soal minimal penggunaan gas dan juga harga. Apalagi selama pandemi membuat banyak sektor industri harus menutup pabriknya, namun tetap harus membayar tagihan gas.
Direktur Utama PGN Suko Hartono menjelaskan pihaknya memahami kondisi yang dialami oleh konsumen-konsumen dari sektor industri. Suko menambahkan, pihaknya turut berkoordinasi dengan pemasok gas untuk menanggapi keringanan tagihan sesuai dengna pemakian yang aktual.
"Kami memahami kondisi pelanggan dan kami coba menyiapkan sebuah paket kebijakan Covid-19, kami akan relaksasi amandemen bagi pelanggan dan melakukan penyesuaian pemakaian minimum sejak Maret," ujar Suko dalam sebuah diskusi, belum lama ini.
Meski begitu, Suko mengakui akan sulit untuk bisa menerapkan pembayaran gas sesuai pemakaian aktual karena ada sistem take or pay yang berlaku dari PGN ke pemasok gas. Namun, untuk fleksibilitas pembayaran menggunakan dengan rupiah juga akan dikaji dengan sejumlah stakeholder. Paling tidak hal ini bisa meringankan sektor industri.
Pada saat ini, setiap transaksi yang dilakukan oleh PGN masih menggunakan kurs dolar Amerika Serikat, sedangkan usulan dari para konsumen untuk menggunakan kurs rupiah. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait dengan pembayaran tersebut.
"Menurut kami nanti kita usulkan, jika itu dimungkinkan kami dengan senang hati gunakan rupiah. Kami akan coba mengupayakan toleransi-toleransi terkait pembayaran tersebut," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
