REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Ketua Parlemen Mesir, Ali Abdel-Aal mengatakan, anggota parlemen telah mengirim pesan dukungan untuk upaya Presiden Abdul-Fattah El-Sisi menyelesaikan konflik bersenjata internal Libya. Langkah itu sejalan dengan resolusi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) dan hasil Konferensi Berlin Januari.
Sebelumnya pemerintahan Mesir mendorong terciptanya Deklarasi Kairo. Deklarasi itu diumumkan dalam konferensi pers pada Sabtu (6/6) oleh Presiden Mesir Abdel-Fattah El-Sisi, komandan Tentara Nasional Libya (LNA) Khalifa Haftar, dan Ketua Parlemen Libya Aguila Saleh.
"Deklarasi Kairo bertujuan untuk mencapai persatuan dan stabilitas di Libya dan menunjukkan bahwa Mesir tidak akan tinggal diam dalam menghadapi langkah-langkah yang bertujuan untuk mengancam stabilitas Libya," ujar Abdel-Aal dilansir seperti dilansir Ahram Online, Senin (8/6).
"Mesir dan Libya terikat oleh sejarah. dan ikatan sosial dan bahwa Mesir akan melakukan yang terbaik untuk membela kepentingan rakyat Libya," lanjut dia.
Abdel-Aal menyatakan, Libya memiliki posisi strategis dalam keamanan nasional Mesir. Karenanya Mesir mengikuti perkembangan di Libya. Ia meminta orang-orang Libya mendukung tentara nasional dalam perang melawan kelompok-kelompok teroris dan tentara bayaran yang didukung oleh Turki.
"Mereka yang ingin membangkitkan mimpi lama ekspansi di bagian ini, dunia lupa bahwa Mesir tidak akan membiarkan Libya jatuh ke tangan kelompok-kelompok teroris, belum lagi bahwa mereka yang menyuntikkan uang untuk mendukung para teroris ini akan menghadapi tanggapan yang sengit," kata dia.
Seperti diketahui Libya telah menjadi perang proksi antara Turki yang mendukung pemerintah di Tripoli dan Mesir, pendukung utama Jenderal Khalifa Haftar. UEA, Bahrain, dan Rusia termasuk yang juga berada di posisi Haftar.
Abdel-Aal yang hadir pada konferensi pers Deklarasi Kairo, mengatakan, 22 duta besar di Mesir menghadiri konferensi ini. Menurutnya, mereka menunjukkan respons positif betapa Mesir serius dengan Libya dan mereka tidak akan membiarkan teroris mengendalikannya.
"Mereka yang memiliki mimpi untuk menjajah dunia Arab lagi akan pergi ke tempat sampah sejarah," tutur Abdel-Aal.
Kepala Komite Urusan Arab di parlemen, Ahmed Raslan menilai, pengumuman konferensi pers Deklarasi Kairo membantu mengekspos konspirasi untuk menjajah Libya. Deklarasi Kairo menjadi tanggaoan langsung terhadap penjajan Turki.
"Deklarasi Kairo datang sebagai tanggapan langsung terhadap penjajah Turki baru yang berusaha untuk memaksakan kontrol mereka pada bagian-bagian dunia Arab dan berusaha untuk mencuri kekayaan dan kekayaannya," kata Raslan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Hami Aksoy menolak tudingan Mesir yang ditujukan terhadap Ankara terkait Libya. Dalam sebuah pernyataan, Aksoy mengatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar.
"Kami menolak tuduhan tidak berdasar Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry terhadap Turki dalam konteks Libya, dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Koalisi Global untuk Mengalahkan Kelompok Kecil ISIL pada 4 Juni 2020," ujar Aksoy, dilansir Hurriyet Daily News.
Aksoy mengatakan, Khalifa Haftar dan sekutunya termasuk pemerintah Mesir adalah hambatan nyata bagi perdamaian di Libya. Sebab, mereka berupaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan membentuk rezim otoriter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
