REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT - Bank Dunia memperingatkan kemiskinan di Tepi Barat yang diduduki berpotensi naik dua kali lipat karena krisis ekonomi akibat pandemi melanda Palestina. Bank Dunia mengatakan, situasi keuangan Otoritas Palestina (PA) diprediksi menjadi semakin sulit karena hilangnya pendapatan dan meningkatnya pengeluaran untuk perawatan kesehatan dan bidang lainnya.
Dampak ini diperkirakan akan membuat jumlah rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat tahun ini dari 14 menjadi 30 persen di Tepi Barat. Angka itu sebagian besar karena warga Palestina tidak dapat menyeberang ke Israel untuk bekerja.
Pekan lalu, PA mengumumkan diakhirinya pembatasan yang telah diberlakukan pada awal Maret di Tepi Barat setelah wabah penyakit Covid-19 di Bethlehem terdeteksi. Pelonggaran pembatasan tersebut memungkinkan lebih dari 63 ribu warga Palestina melewati pos-pos pemeriksaan untuk bekerja pada Ahad.
Perbatasan Jalur Gaza yang dikelola Hamas, yang berada di bawah blokade Israel yang melumpuhkan sejak 2007, tetap tertutup bagi semua orang kecuali beberapa warga Palestina yang kembali kemudian dikarantina pada saat kedatangan. Kemiskinan sudah tercatat 53 persen di Gaza sebelum pandemi dan Bank Dunia memperkirakan tingkat kemiskinan akan melonjak menjadi 64 persen tahun ini.
Secara keseluruhan, ekonomi Palestina akan menyusut antara 7,6 dan 11 persen, yang menandakan penurunan parah setelah pertumbuhan satu persen pada 2019.
Meskipun PA mengambil langkah-langkah untuk mengelola pukulan ekonomi yang digiring oleh krisis corona, Bank Dunia mengatakan kesenjangan keuangannya dapat meningkat secara mengejutkan dari 800 juta dolar AS tahun lalu menjadi 1,5 miliar dolar AS tahun ini.
"Pada titik ini, tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama waktu yang diperlukan bagi perekonomian untuk pulih dari tindakan pengendalian saat ini," kata Bank Dunia seperti dikutip Aljazirah, Senin.
Menurut Direktur Bank Dunia untuk wilayah Palestina yang diduduki, Kanthan Shankar, Otoritas Palestina telah bertindak dini dan tegas untuk menyelamatkan nyawa. "Namun beberapa tahun, menurunnya dukungan donor dan terbatasnya instrumen ekonomi telah mengubah kemampuan pemerintah untuk melindungi mata pencaharian menjadi tugas yang monumental," katanya.
Lebih dari seperempat warga Palestina hidup dalam kemiskinan sebelum virus. Bank Dunia mengatakan angka itu kemungkinan telah meningkat menjadi 30 persen di Tepi Barat yang diduduki dan 64 persen di Jalur Gaza.
Laporan tersebut merekomendasikan investasi dalam jaringan seluler untuk meningkatkan perekonomian. Palestina masing-masing mengandalkan jaringan data seluler 2G dan 3G di Gaza dan Tepi Barat, sementara beberapa negara sudah mengadopsi 5G.
Wilayah Palestina telah mencatat tingkat infeksi yang rendah setelah pihak berwenang bertindak cepat untuk mengurangi penyebaran CoVid-19. Hingga kini tiga kematian dari 450 kasus virus corona terkonfirmasi di antara sekitar lima juta penduduk di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki secara ilegal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
