REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku Utara menyatakan berdasarkan hasil analisis dan kajian epidemiologi, Kota Ternate merupakan daerah dengan risiko tinggi penularan karena tercatat memiliki pasien positif Covid-19 terbanyak di wilayah tersebut.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku Utara, dr Alwia Assagaf,M.Kes di Ternate, Sabtu (16/5), menyatakan dari 85 orang positif Covid-19 di Wilayah Maluku Utara, di Kota Ternate memiliki pasien terkonfirmasi positif Covid-19 terbanyak yakni mencapai 48 orang, enam orang diantaranya sembuh dan satu orang meninggal.
Selanjutnya, disusul Kota Tidore Kepulauan 12 orang terkonfirmasi positif Covid-19, Pulau Morotai tujuh orang, Halmahera Utara enam orang, Kepulauan Sula empat orang, Halmahera Barat tiga orang, Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan dua orang, serta Halmahera Timur satu orang.
Begitu pula, dari 171 orang hasil rapid test reaktif, untuk Kota Ternate sebanyak 78 orang reaktif, disusul Kota Tidore Kepulauan 23 orang dan Kepulauan Sula 12 orang.
Untuk itu, Alwia mengimbau jaga jarak minimal 1 meter, karena social distancing dan physical distancing, sebab penyebaran virus ini sangat cepat dan masa inkubasi 14 hari yang harus dipatuhi.
Dia mengakui, sebagian warga Ternate memang belum mematuhi imbauan pemerintah untuk jaga jarak dan menghindari kerumunan merupakan, menyusul tingginya titik keramaian dan minimnya penggunaan masker saat di jalan raya menjadi alasan tingginya resiko penularan Covid-19 di Malut.
Sebab, dari hasil analisis itu, terlihat dari keramaian warga terutama di Kota Ternate nampak terlihat di Pasar Gamalama Kota Ternate, Pasar Bastiong dan Dufa-Dufa sangat ramai, bahkan imbauan untuk tetap di rumah melalui social distancing dan physical distancing, belum diterapkan maksimal, karena belum tingginya kesadaran masyarakat untuk mencegah mewabahnya virus Covid-19 di Malut.
Sementara itu, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) telah menutup seluruh aktivitas transportasi antarpulau selama 14 hari guna mengantisipasi mewabahnya virus Covid-19 di daerah tersebut.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen dihubungi sebelumnya menyatakan, dengan adanya penutupan transportasi laut ke Tidore dan ke Ternate tersebut akan berdampak secara ekonomi kepada masyarakat luas, sehingga pemkot bersama tim Gugus Tugas Covid-19 telah menghitung kemampuan keuangan daerah untuk membantu biaya hidup masyarakat yang terdampak langsung selama satu bulan.
Menurut dia, Pemkot Tikep akan menanggung biaya hidup masyarakat selama satu bulan, akibat dari penutupan jalur laut masuk dan keluar Tidore, meskipun penutupan hanya selama 14 hari atau pada tanggal 14-27 Mei 2020 tetapi pemerintah tanggung biaya hidup masyarakat satu bulan, sedangkan untuk PNS, anggota TNI, Polri, pengusaha dan pensiunan tidak diberikan.
Dia menjelaskan, masing-masing Kepala Keluarga (KK) akan mendapat bantuan biaya hidup dalam bentuk barang sebesar Rp 665.000 dari jumlah keseluruhan sebesar Rp 12.389.000.615.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
