REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengatakan akan menunggu keputusan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji hingga 20 Mei 2020.
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengatakan sampai saat ini belum ada kepastian dari Saudi apakah akan tetap membuka akses untuk ibadah haji atau tidak di tengah pandemi Covid-19.
“Kami mengusulkan batas waktu terakhir menunggu kepastian terakhir dari Saudi pada 20 Mei 2020 atau pada akhir Ramadan 1441 Hijriah,” kata Zainut dalam rapat kerja dengan DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurut dia, batas waktu diperlukan sebagai dasar pemerintah memperhitungkan waktu persiapan layanan haji di tengah pandemi ini.
Indonesia menerima kuota haji sebanyak 221.000 pada tahun ini, yang terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus.
Zainut mengatakan ada dua skenario yang telah disiapkan oleh pemerintah terkait haji, tergantung keputusan Arab Saudi.
Skenario pertama, ibadah haji tetap dilaksanakan namun dengan kuota yang dikurangi hingga 50 persen untuk menerapkan aturan jaga jarak.
Skenario ini memerlukan seleksi ketat terhadap calon jemaah haji yang berhak berangkat.
“Ini menitikberatkan pada prioritas dengan terms and conditions yang disepakati komisi haji Indonesia dan pemerintah Arab Saudi,” ujar Zainut.
Skenario kedua yakni ibadah haji 2020 tidak diseleggarakan karena keputusan Arab Saudi untuk menutup pinu jemaah haji dari negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Skenario kedua tersebut juga mungkin terjadi jika Pemerintah Indonesia merasa tidak cukup waktu mempersiapkan layanan haji karena waktu yang sangat singkat.
“Misalnya akibat perubahan kebijakan di Saudi yang tiba-tiba atau lambatnya keputusan, maka kami akan fokus pada dampak dari batalnya penyelenggaraan haji,” lanjut dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
