Ketua Komisi IX: Kami Belum Puas dengan Penanganan Covid-19

Ketua Komisi IX menyoroti realokasi anggaran di sejumlah kementerian

Selasa , 05 May 2020, 17:35 WIB
Warga menunggu giliran saat penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan PIN Mailer Program Sembako COVID-19 Tahun 2020 di Desa Sukareja, Kecamatan Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (5/5/2020). Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah menaikkan nilai bantuan Kartu Sembako menjadi Rp2,4 juta per tahun atau Rp200
Foto: ANTARA/Dedhez Anggara/
Warga menunggu giliran saat penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan PIN Mailer Program Sembako COVID-19 Tahun 2020 di Desa Sukareja, Kecamatan Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (5/5/2020). Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah menaikkan nilai bantuan Kartu Sembako menjadi Rp2,4 juta per tahun atau Rp200

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene menyoroti upaya Pemerintah dalam penanganan Covid-19. Dirinya mengaku belum puas melihat upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah saat ini.

"Negara kita sebanyak duit apapun tidak akan mampu menangani permasalahan kita. Makanya kenapa perekonomian kita sudah mulai terganggu karena penanganan Covid-19 ini betul-betul kita belum puas, penanganan Covid ini kami belum puas," kata Felly dalam rapat gabungan antara Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX dengan Kemenristek/BRIN, Kemenkes, Kementerian BUMN, dan Menteri Perindustrian secara daring, Selasa (5/5).

Baca Juga

Selain itu, dirinya juga menyoroti realokasi anggaran di sejumlah kementerian untuk penanganan Covid-19 di sejumlah daerah. Namun ia mempertanyakan masih adanya rumah sakit yang masih kekurangan alat kesehatan.

"Anggaran ratusan miliar direalokasi untuk Covid, tapi kok ramai-ramai yang saya lihat malah membeli sembako. Bahkan kepala-kepala daerah yang nggak pakai lagi kesantunan, ini dalam rangka pemilihan kepala daerah kok bisanya sembako dari realokasi itu bisa menggunakan logo partai tertentu baik provinsi maupun daerah?" ujarnya.

Ia pun memohon kepada Pemerintah saat ini agar anggaran yang tersedia saat ini digunakan untuk membeli alat kesehatan. Ia juga berharap agar Menristek segera memproduksi test kit yang diprediksi akan diproduksi bulan Juli.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena mempertanyakan komunikasi yang dilakukan Kemenristek/BRIN, Kemenkes, Kementerian BUMN, dan Menteri Perindustrian. Ia tidak melihat ada kerja sama antarsesama kementerian.

"Jadi tidak ada satu kementerian pun lembaga yang terkait di dalamnya yang bisa bergerak sendiri dalam urusan Covid-19 kecuali mereka duduk bersama," ungkapnya.