REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekolah atau institusi pendidikan swasta menjadi salah satu pihak yang terdampak secara ekonomi dalam pandemi Covid-19. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memprediksi kemampuan finansial sekolah swasta hanya bertahan hingga dua bulan.
"Beberapa laporan ke kami membuat semacam estimasi ke depan, mereka paling bisa bertahan dari dua sampai tiga bulan ke depan dari segi kekuatan finansial," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriawan Salim saat dihubungi Republika, Selasa (5/5).
Satriawan menjelaskan, ada sekolah swasta yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan tidak menerima dana BOS. Karena itu, sebagian besar sekolah swasta bergantung dari dana yang dibayarkan orang tua siswa.
Menurut Satriawan, dampak paling dirasakan oleh sekolah swasta menengah ke bawah. Menurut dia, berdasarkan data yang disampaikan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) finansial dari 56 persen sekolah swasta di Indonesia sudah mulai terpengaruh.
"Faktanya sekarang, sekolah swasta mulai goyang gitu finansialnya," kata Satriawan.
Satriawan menyebutkan, orang tua mulai tidak mau dan tidak mampu untuk membayar sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP) di sekolahnya sehingga sekolah pun terkena imbas. "Ini untuk kelas swasta menengah ke bawah yang orang tuanya juga ekonomi kelas menengah ke bawah," ujar Satriawan.
Walaupun ada bantuan, kata Satriawan, dana bos tidak dapat menutup kebutuhan saat ini. Kebutuhan yang paling besar adalah gaji guru tetap maupun guru honorer.
Padahal, alokasi gaji guru membutuhkan alokasi terbesar. "Artinya, dua tiga bulan itu, yang mampu bertahan ya sekolah swasta yang kuat secara finansial. Cost yang paling besar adalah gaji guru," ujar dia.
Ketua Komisi X (Pendidikan) DPR RI Syaiful Huda mendesak pemerintah segera merumuskan skema bantuan bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta dari tingkat pendidikan usia dini, dasar, menengah hingga perguruan yang mengalami kesulitan biaya operasional. "Lembaga Pendidikan swasta merupakan penyangga utama Pendidikan di tanah air mengingat timpangnya jumlah Lembaga Pendidikan milik pemerintah dengan anak usia didik di Indonesia," kata Syaiful saat dihubungi Republika, Selasa (5/5).
Dia mencontohkan di tingkat PAUD saja, TK milik pemerintah hanya berjumlah 3.363, sedangkan TK swasta mencapai 87.726. Kondisi yang sama juga tampa di jenjang Pendidikan tinggi di mana jumlah PTN hanya sekitar 370 lembaga, sedangkan PTS mencapai 4.043 lembaga.
“Jika mereka dibiarkan begitu saja mengalami kesulitan biaya operasional maka bisa dipastikan angka putus sekolah maupun drop out (DO) akan meningkat pesat dalam waktu dekat,” ujarnya.
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Hamid Muhammad mengakui, sebanyak 56 persen sekolah swasta yang mengalami kesulitan finasial meminta dibantu dalam krisis Covid-19. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Memang ini belum ada skema khusus untuk membantu. Kecuali kemarin yang kita melakukan relaksasi penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)," kata Hamid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
