REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menilai larangan mudik oleh Pemerintah Pusat dinilai sudah terlambat. Sebab, sebagian besar masyarakat sudah pulang ke kampung halaman.

"Terlambat. Wis podo mudik kabeh kok [sudah pada mudik semua kok]. Tapi kalau PNS, TNI, Polri tidak mudik itu wajib," kata Rudyatmo kepada wartawan, Rabu (22/4).

Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sebelumnya telah mengantisipasi penyebaran Covid-19 dengan menyediakan tempat karantina khusus bagi para pemudik di Grha Wisata Niaga. Jika ada perantau yang mudik ke Solo, maka akan langsung dikarantina di lokasi tersebut selama 14 hari. Bahkan, meski seorang pejabat jika mudik ke Solo maka tetap dikarantina di Grha Wisata Niaga.

"Siapapun karantina kalau dari Jakarta. (Termasuk VIP) ya karantina. Kalau sudah membuat aturan seperti itu orang Jakarta jangan ke Solo lah," ujarnya.

Dia meminta para pejabat sekelas gubernur dan menteri tidak pulang ke Solo. Termasuk pejabat VVIP atau setingkat presiden dan wakil presiden juga diminta tidak pulang ke Solo.

"Kalau yang membuat aturan VVIP, ya VVIP jangan ke Solo dulu. Masa VVIP mau saya karantina di Grha Wisata, kan tidak pantas," ucapnya.

Di sisi lain, dalam mengantisipasi pemudik yang nekat, Wali Kota meminta agar pemerintah melarang transportasi umum. Selain itu, dia meminta masyarakat segera melapor ke RT/RW maupun kelurahan ketika ada pemudik yang pulang kampung.

"Kan telanjur pada mudik. Sekarang ditegaskan untuk yang belum mudik. Ya sekalian saja transportasi dilarang," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh masyarakat untuk mudik ke kampung halaman menjelang bulan Ramadhan di tengah pandemi corona. Sebelumnya, larangan mudik ini hanya diberlakukan kepada ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN untuk mencegah penyebaran virus corona di berbagai daerah.

“Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas lanjutan pembahasan antisipasi mudik di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).

Jokowi meminta seluruh jajarannya menyiapkan pelaksanaan larangan mudik tersebut. Berdasarkan hasil kajian di lapangan dan juga survei dari Kementerian Perhubungan, sebanyak 24 persen masyarakat masih bersikeras untuk tetap melakukan mudik meskipun sebelumnya sudah ada imbauan dari pemerintah agar tak kembali ke kampung halaman.

Sementara itu, sebanyak 7 persen lainnya tercatat telah mudik ke daerahnya masing-masing. Selain itu, 68 persen lainnya dilaporkan tak melakukan mudik.

“Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi,” ucap dia.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyinggung soal pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di Jabodetabek. Pembagian bansos tersebut telah dilaksanakan sejak kemarin. Sementara itu, program Kartu Prakerja juga telah berjalan.

“Minggu ini juga bantuan sosial tunai juga sudah dikerjakan,” kata Jokowi menambahkan.