REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tak keberatan terhadap larangan mudik yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja, larangan itu harus diikuti dengan kebijakan kongkrit di lapangan oleh pemerintah pusat.
"Kalau memang sudah dipastikan tidak boleh (mudik), harusnya ada beberapa upaya yang lebih teknis misalnya menutup jalan tol atau menutup perjalanan kereta api, bus dan lain-lain," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam pesannya, Selasa (21/4).
Jika hanya melarang tanpa adanya kebijakan, menurut Dedie, pemerintah akan kesulitan untuk membendung masyarakat yang berkeinginan pulang ke kampung halaman. Karena itu, Dedie berharap, pemeritah pusat dapat mengambil kebijakan yang relevan untuk dipraktikkan di lapangan.
"Kalaupun ada peluang mereka di lapangan tetap mudik bagaimana protokol covid ini diberlakukan? Terutama bagi mereka yang punya latar belakang riwayat komorbid atau penyakit penyerta," jelas dia.
Meskipun demikian, Dedie berharap, perantau di Kota Bogor dapat mengikuti imbauan dan kebijakan pemerintah. Sebab, pemerintah berupaya memberikan kebijakan terbaik bagi masyarakatnya.
"Saya berpikir kalo harus mudik harus isolasi diri supaya aman bagi orang tua. Karena jangan-jangan kita jadi carrier (corona). Meskipun kita bukan penderita tapi bisa saja menularkan ke orang yang kita sayangi," tutur dia.
Dedie menyatakan, bulan Ramadhan di tengah pandemi Covid-19 sangat berbeda dengan bulan sebelumnya. Pasalnya, mobilisasi dan berkumpul hanya akan menambah risiko penularan Covid-19.
Dia meminta, masyarakat untuk lebih sadar terhadap bahaya virus Corona. Karena itu, dia berharap, tak terjadi mobilitas yang tinggi jelang musim mudik.
"Kita harus lebih sabar, tawakal dan kita yakini dengan upaya yang kita lakukan ini dapat menurunkan persebaran Covid-19 bukan hanya di Kota Bogor tapi di Indonesia. Kesadaran kita adalah hal yang paling supaya keluarga dan kita juga aman," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh masyarakat untuk mudik ke kampung halaman menjelang bulan Ramadhan di tengah pandemi Corona. “Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas lanjutan pembahasan antisipasi mudik di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
