Foto: DIDIK SETIAWAN/ANTARA FOTO
Bamsoet Dorong Kemenhub Tetapkan Aturan Larangan Mudik. Foto: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas melarang masyarakat untuk mudik lebaran menjelang Ramadhan tahun 2020 ini. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat segera menetapkan aturan larangan mudik lebaran 2020, guna memaksimalkan upaya pencegahan masyarakat berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya.
"Mengingat risiko penularan virus Covid-19 sudah dalam tahap transmisi komunitas yang apabila tidak segera dicegah, maka penularan virus Covid-19 tidak terkontrol ke pelosok daerah-daerah yang menjadi tujuan pemudik serta masyarakat diimbau untuk dapat bekerja sama dan mendukung kebijakan larangan mudik lebaran tersebut," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4).
Mantan ketua DPR itu juga mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam hal strategi pencegahan terjadinya penyebaran virus Covid-19 oleh pemudik/perantau jelang lebaran. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar pemda dapat memiliki kesiapan, baik mulai dari kebijakan maupun sarana yang disiapkan bagi para pemudik/perantau yang berstatus ODP maupun PDP diisolasi yang disesuaikan dengan protokol kesehatan.
"Mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk secara optimal melakukan pengujian sampel secara masif, pelacakan pasien positif secara progresif, dan pelaksanaan isolasi orang-orang yang terpapar dengan ketat, guna mencegah penyebaran virus Covid-19 semakin meluas," ujarnya
Selain itu, Bamsoet juga mendorong pemerintah dan tim gugus tugas melakukan percepatan penanganan Covid-19 dengan meningkatkan kinerja dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara tegas, melaksanakan rapid test secara menyeluruh, serta menekankan isolasi mandiri secara konsekuen.
Kemudian dirinya juga mendorong pemerintah konsisten mengedepankan keselamatan masyarakat Indonesia dengan terus melakukan pembatasan interaksi sosial ataupun pembatasan penggunaan transportasi publik.
#1
#2
#3
#4
#5
