REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya menegaskan, hingga saat ini belum mengirimkan surat pengajuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kepda Kementerian Kesehatan. Meski jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Pahlawan melonjak, Pemkot masih mengkaji soal pengajuan PSBB tersebut.
"Kita masih dalam kajian, tapi belum ke arah pelaksanaan. Pemkot belum kirim surat. Kita coba melakukan pembatasan dan itu pun berkoordinasi dengan jajaran TNI dan Polri," kata Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, M Fikser di Balai Kota Surabaya, Jumat (17/4).
Fikser mengatakan, saat ini pada titik keramaian, Pemkot Surabaya bersama jajaran TNI dan Polri rutin melakukan razia di tempat umum. Bahkan, lanjut dia, pihaknya juga melakukan rapid test atau tes cepat Covid-19 terhadap pengunjung di sejumlah kafe atau tempat umum lainnya.
"Sekali lagi, ini betul-betul memerlukan kesadaran warga untuk bsia menahan diri untuk sementara waktu tidak keluar rumah," ujarnya.
Selain itu, Fikser melanjutkan, Pemkot Surabaya juga melibatkan pengurus kampung baik pengurus LPMK, RW dan RT untuk melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing. "Ini semua untuk menjaga kampung," ucapnya.
Fikser mengatakan ada 18 posko sterilisasi yang berada di akses pintu masuk Kota Surabaya yang semula ditutup kini mulai beroperasi kembali. Adapun fungsi dari posko yakni memberi imbauan kepada warga yang akan masuk ke Surabaya agar tidak masuk kalau memang tidak punya kepentingan yang mendesak dan melakukan penyemprotan disinfektan di setiap kendaraan.
Diketahui dari laman lawancovid-19.surabaya.go.id, jumlah warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Surabaya sempat mengalami lonjakan dari sebelumnya pada Sabtu (11/4) hanya 97 orang menjadi 180 orang pada Ahad (12/4). Sedangkan pada Senin (13/4) mengalami kenaikan 28 orang, Selasa (14/4) 20 orang, Rabu (15/4) 16 orang, Kamis (16/4) 2 orang sehingga total saat ini menjadi 246 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
