REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Syaifullah Tamliha menyampaikan tidak sedikit Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri mendapatkan permasalahan di tengah wabah corona. Misalnya, mereka terjebak dan tidak bisa pulang ke Tanah Air akibat lockdown. Setidaknya ada tiga klaster penanganan WNI di luar negeri.
"DPR RI menyetujui kebijakan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri secara mandiri. Ada tiga kluster besar penanganan WNI di luar negeri di tengah pademi Covid-19 yang sedang kita hadapi," ungkap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat dikonfirmasi, Rabu (8/4).
Klaster pertama, kata Tamliha, keberadaan dan kepulangan WNI di Malaysia. Kedua, kembalinya anak buah kapal (ABK) WNI dari seluruh dunia. Ketiga, jamaah tabligh kita di India, di mana saat ini ada sekitar 62 kelompok jamaah tabligh asal Indonesia yang terjebak di India, mereka perlu didata dan diinformasikan keberadannya kepada keluarganya di Indonesia. Bahkan menurut Tamliha, ada juga WNI yang sedang melakukan perjalanan di luar negeri. Ketika lockdown, mereka tidak bisa pulang.
"Karena itu, kami minta semua Kedutaan Besar RI (KBRI) maupun Konsulat Jenderal RI (KJRI) di semua negara bisa menampung warga Indonesia yang sedang melakukan perjalanan itu, di samping pelajar dan mahasiswa," pintanya.
Menurut Tamliha, para WNI bisa mendatangi KBRI maupun KJRI yang ada di berbagai negara untuk mendapatkan batuan pemerintah. Kemenlu sudah menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk bisa dipergunakan memenuhi kebutuhan WNI di luar negeri yang mengalami persedian makanan terbatas.
"KBRI dan KJRI juga harus melindungi WNI dari potensi rasisme di Eropa dan Amerika, di mana telah muncul fenomena rasisme terhadap orang-orang yang berwajah Asia," tutupnya.
