Senin 30 Mar 2020 16:53 WIB

Legislator Minta Pemerintah Tunda Pilkada dan Fokus Covid-19

Pemerintah perlu membuat regulasi bila menunda agenda besar seperti Pilkada

Petugas medis berada di area ruang isolasi saat simulasi penanganan pasien virus Corona (Covid-19). Legislator mendesak pemerintah menunda event nasional seperti pilkada untuk fokus tanggulangi corona
Foto: Republika/Abdan Syakura
Petugas medis berada di area ruang isolasi saat simulasi penanganan pasien virus Corona (Covid-19). Legislator mendesak pemerintah menunda event nasional seperti pilkada untuk fokus tanggulangi corona

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendorong agar semua agenda-agenda nasional ditunda dulu pelaksanaannya. Semua fokus pada penanganan wabah Covid-19 atau virus Corona yang sudah termasuk bencana non alam yang besar. Apalagi saat ini wabah Virus Corona semakin meluas ke daerah-daerah.

"Agenda nasional seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Pekan Olahraga Nasional (PON), rencana Pemindahan Ibukota, dan agenda lainnya, sebaiknya ditunda dulu untuk sementara. Kita fokus menangani wabah Virus Corona," ujar Nasim Khan.

Ia  menjelaskan, penundaan agenda nasional harus disiapkan teknis dan regulasinya, sehingga saat ini semua bisa konsentrasi ke penanganan Covid-19.

"Secara teknis nanti dibahas kembali oleh pemerintah, legeslatif, dan mitra masing-masing. Sebab yang mendesak saat ini adalah penanggulangan Covid-19," tegasnya.

Nasim menyebut semua sektor harus ambil bagian dalam melawan Covid-19. Bukan hanya terkait tenaga kesehatan medis, namun juga sektor ekonomi, keamanan, pangan, politik, dan lain-lainnya.

Secara khusus, Nasim menilai harus ada langkah antisipasi lebih serius di sektor ekonomi yg sangat beresiko kedpn apalagi sampai terjadi krisis ekonomi.  Terutama dalam mempersiapkan ketersediaan pangan agar tidak ada gejolak terkait pemenuhan kebutuhan pokok di masyarakat.

"Maka harus ada perencanaan matang terkait pemenuhan bahan pangan, pasar perdagangan, industri, koperasi semua harus maksimal. Apalagi sebentar lagi masuk bulan Romadhan kemudian lebaran. Harus disiapkan dari sekarang," jelasnya.

Komisi VI DPR, jelas Nasim, akan melakukan kroscek kesiapan BUMN dalam menunjang program-program pemerintah, khususnya terkait pengadaan dan penyiapan kebutuhan untuk menangani bencana Covid-19.

Kepada pihak rumah sakit (RS) dan tenaga medis, Nasim mengapresiasi kesigapan mereka sebagai garda terdepan penanganan wabah Virus Corona. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa semua RS, terutama yang sudah ditetapkan sebagai RS rujukan harus mau menerima pasien ataupun yang diduga terjangkit Covid-19 juga RS yg lain.

"Rumah Sakit wajib bisa menerima pasien, jangan sampe ditolak seperti yang terjadi sekarang. Karena RS dan tenaga medis, apa pun kondisinya lebih mengerti dan bisa mengatasi masalah medis, walau memang sangat banyak risiko," papar Nasim.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement